Layanan journal yang disediakan oleh Perpustakaan Universitas Gunadarma
| Judul Artikel | : | KEGIATAN BANK TANAH SEBAGAI BENTUK PENYEDIAAN TANAH UNTUK PERMUKIMAN RAKYAT |
|---|---|---|
| Judul Terbitan | : | JURNAL ANALISIS |
| ISSN | : | 2252-7230 |
| Bahasa | : | IND |
| Tempat Terbit | : | MAKASAR |
| Tahun | : | 0000 |
| Volume | : | Vol. 3 Issue 1 0000 |
| Penerbit | : | PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDIN |
| Frekuensi Penerbitan | : | 2 x 1 tahun |
| Penulis | : | Herni Amir, Aminuddin Salle, Sri Susyanti Nur |
| Abstraksi | : | Kepemilikan rumah laiak menjadi hak konstitusional setiap warga yang dijamin oleh regulasi dalam berbagai tingkatan mulai Amandemen UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun dalam Perda RT RW Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang ilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015, namun dalam kenyataannya angka backlog masih sangat tinggi akibat terbatasnya ketersediaan lahan untuk perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan bank tanah sebagai bentuk penyediaan tanah di bidang permukiman rakyat di Kota Makassar dan mengetahui hal yang diperlukan dalam pendirian lembaga bank tanah. Penelitian ini berbentuk sosio-yuridis yakni penelitian lapangan yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dan penyebaran angket kepada responden. Sementara data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, kegiatan bank tanah di bidang permukiman rakyat sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Hal ini terlihat dalam penataan kawasan kumuh dengan pembangunan rumah susun sederhana di Kecamatan Mariso dengan system sewa yang tidak bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, Pemkot Makassar sudah harus memiliki rencana strategis dengan mendirikan lembaga bank tanah dengan menyiapkan beberapa hal mulai dari anggaran, kemudian pendataan lahan yang berpotensi menjadi objek bank tanah serta regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Disimpulkan bahwa Pemkot Makassar berkewajiban melakukan penyelenggaraan peru mahan yang laiak dan terjangkau yang nantinya bisa menjadi hak milik bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan papan yang merupakan hak dasar masyarakat. |
| Kata Kunci | : | Bank Tanah; Permukiman Rakyat |
| Lokasi | : | P29 |
| Terakreditasi | : | belum |