Layanan journal yang disediakan oleh Perpustakaan Universitas Gunadarma
| Judul Artikel | : | Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan So sial |
|---|---|---|
| Judul Terbitan | : | JURNAL PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| ISSN | : | 14126451 |
| Bahasa | : | IND |
| Tempat Terbit | : | YOGYAKARTA |
| Tahun | : | 0000 |
| Volume | : | Vol. 16 Issue 2 0000 |
| Penerbit | : | BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) |
| Frekuensi Penerbitan | : | 4 x 1 tahun |
| Penulis | : | Kissumi Diyanayati dan Retnaningdyah Weningtyastuti |
| Abstraksi | : | Undang-undang Nomor II Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai fasilitator dan perumus kebijakan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelengaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya dengan melibatkan peranserta masyarakat termasuk dunia usaha. Komitmen pemerintah daerah dalam menyejahterakan warga masyarakat menjadi kunci utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimanifestasikan melalui berbagai program kegiatan pelayanan sosial, meliputi perlindungan danjaminan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Belitung Timur, dengan pendekatan deskriptifkualitatif. Sumber data sebanyak delapan orang informan, terdiri atas seorang kepala dinas sosial, dua orang kepala bidang sosial, dua orang kepala seksi pad a dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dua orang dari bappeda yakni kepala dan kepala bidang, serta seorang dari lembaga sosial (BAZ). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, model Miles dan Huberman. Pemerintah dan masyarakat di lokasi penelitian memiliki komitmen tinggi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terbukti dari menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dari 3.208 KK (> 30 persen) pada tahun 2014 menjadi 1.030 KK (12,16 persen) di tahun 2015, sehingga dalam kurun waktu satu tahun terjadi peningkatan kesejahteraan sosial pad a 2.178 KK. Peningkatan kesejahteraan sosial warga Belitung Timur diupayakan melalui berbagai program kegiatan, di antaranya yang menjadi unggulan adalah renovasi rumah tidak layak huni dengan alokasi anggaran antara 45 sampai dengan 55 juta per unit dan program keluarga pelangi yakni PI< alokasi APBD. Semua warga kabupaten terliput jaminan kesehatan BPJS melalui program penerima bantuan iu bersumber dari APBN dan APBD. |
| Kata Kunci | : | komitmen; pemerintah daerah; penyelenggaraan kesejahteraan sosiaI. |
| Lokasi | : | P173 |
| Terakreditasi | : | belum |