Layanan journal yang disediakan oleh Perpustakaan Universitas Gunadarma
| Judul Artikel | : | POLITICAL ENTREPRENEUR AND KNOWLEDGE BROKERING: STRATEGI PENGUATAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEHATAN BERBASIS BUKTI DI INDONESIA |
|---|---|---|
| Judul Terbitan | : | Jurnal THE ARY SUTA CENTER SERIES ON STRATEGIC MANAGEMENT |
| ISSN | : | 19797001 |
| Bahasa | : | IND |
| Tempat Terbit | : | Jakarta |
| Tahun | : | 0000 |
| Volume | : | Vol. 32 Issue 0 0000 |
| Penerbit | : | The Ary Suta Center |
| Frekuensi Penerbitan | : | |
| Penulis | : | dr. I Nyoman Sutarsa |
| Abstraksi | : | Political entrepreneur (individu atau institusi yang dapat membawa momentum politik terhadap isu kebijakan) menjadi sangat esensial dalam evidence-based policy making. Political entrepreneur menempuh berbagai strategi untuk membawa titik temu antara alur politik, alur masalah dan alur kebijakan. Pendekatan utama yang masih dipergunakan oleh political entrepreneur di Indonesia adalah melalui knowledge translator atau knowledge intermediary. Pendekatan yang hanya berorientasi pada transfer informasi bukan merupakan strategi yang tepat dalam pengembangan kebijakan kesehatan berbasis bukti. Alternatifnya adalah knowledge brokering yang memberikan peluang interaksi antara akademisi, policy maker dan civil society groups dalam proses pengembangan opsi kebijakan. Knowledge brokering memiliki efektivitas yang tinggi untuk meningkatkan research uptake dalam pembuatan kebijakan jika dilakukan oleh broker yang tepat. Universitas atau perguruan tinggi merupakan kandidat knowledge broker yang mendekati ideal untuk konteks Indonesia. Tingkat utilisasi hasil penelitian dalam pembuatan kebijakan kesehatan sampai saat ini masih sangat terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan struktural yaitu: politik dan ideologi; ketidakpastian ilmiah; perbedaan konsepsi tentang risiko dan manjaat hasil penelitian; serta variabel waktu. Strategi knowledge brokering berpotensi untuk mengatasi berbagai hambatan struktural tersebut sehingga dapat meningkatkan research uptake dalam proses pengembangan kebijakan. Hal ini dikembangkan melalui sinergi harmonis an tara penelitian kesehatan, sistem kesehatan dan kebijakan kesehatan melalui empat tahapan yaitu sintesis hasil penelitian, analisa konteks kebijakan, pengembangan opsi kebijakan berbasis bukti dan advokasi kebijakan. Implementasi ini secara tersistem dapat berdampak pada em pat komponen output yaitu artikulasi kebutuhan terhadap informasi, pembentukan jaringan yang efektif, manajemen proses dan aktivasi suplai informasi. Universitas merupakan kandidat yang potensial untuk diberdayakan sebagai knowledge broker karena universitas sudah memiliki relasi kuat dengan pemerintah serta memiliki enam kompetensi dasar yang diperlukan untuk menjadi knowledge broker. Proses penguatan peran universitas sebagai knowledge broker dilakukan secara sistematis melalui enam rangkaian program yaitu: pembentukan dewan penasehat; pembentukan tim knowledge broker; serial capacity building; pembentukan knowledge hub; implementasi knowledge brokering dan proses monitoring dan evaluasi. |
| Kata Kunci | : | knowledge brokering; knowledge broker; knowledge translation; political entrepreneur; universitas; kebijakan; policy; evidence-based policy making |
| Lokasi | : | P75 |
| Terakreditasi | : | belum |