Sektor kesehatan, terutama sistem pelayanan kesehatan
sangat rawan terhadap korupsi. Hal ini disebabkan karena
sektor kesehatan memiliki kompleksitas yang tinggi yang
melibatkan banyak aktorlpelaku dan juga padat modal
(anggaran). Korupsi di sektor pelayanan kesehatan di
Indonesia telah merugikan negara dalam jumlah yang
signifikan. Korupsi terjadi mulai dari jajaran pemerintah
pusat sampai pada level pemberi layanan klinis. Hal ini
mengindikasikan bahwa Indonesia masih membutuhkan
strategi penanggulangan korupsi di sektor kesehatan yang
tersistem, tearah dan terukur - strategi yang mengedepankan
prinsip integratif preventif, edukatif sekaligus represij.
Model pemberantasan korupsi saat ini lebih banyak
menggunakan pendekatan represif - sehingga kemungkinan
hanya mengatasi gejala-gejala yang muncul. Kerangka
pemberantasan korupsi seharusnya menekankan pada upaya
untuk menghilangkan penyebab dasar terjadinya korupsi
meliputi opportunity, incentive, attitudes dan early detection.
Korupsi di sektor kesehatan berdampak negatif terhadap
kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien, ditandai
dengan peningkatan biaya layanan, inefisiensi pelayanan,
pelayanan yang tidak efektif serta penurunan akuntabilitas
pelayanan. Kondisi ini merupakan relevansi logis keterkaitan
antara penanggulangan korupsi di sektor kesehatan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan (clinical
governance) - sekaligus merupakan dasar pemikiran bahwa
prinsip penanggulangan korupsi dapat diintegrasikan
kedalam praktik clinical governance masing-masing institusi
pelayanan kesehatan. Integrasi ini menawarkan satu model
intervensi yang lebih integratif dan komprehensif sehingga
dapat mengakselerasi pencapaian sikap bebas korupsi,
integritas personal, sistem audit yang berkesinambungan
dan early warning system yang fungsional. Namun demikian,
model integratifini masih dipengaruhi oleh praktik corporate
governance dan komitmen para pemangku kekuasaan.
Model ini akan menjadi lebih kuat dalam memberanu
korupsi apabila pemberian sanksi terhadap tindak korup.
juga diberikan bagi korporasi, tidak saja pada individu au
kelompok. Metode pemberian sanksi pada korporasi dap.
menjadi pendorong terciptanya corporate governance yan:
bersib dan anti-korupsi.